PDI Perjuangan Menang 60% Pilkada Kabupaten/Kota

PDI Perjuangan
Foto: gesuri.id

Jakarta, Nuswantara.id – PDI Perjuangan menegaskan bahwa kekuasaan dalam politik bukanlah segala-galanya dan bukan hal yang harus didapatkan dengan segala cara. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/6).

Hasto mengatakan, kekuasaan itu hanyalah alat guna menciptakan seluruh kebijakan dan program agar tercapailah cita-cita masyarakat adil dan makmur. “Dan dalam memeroleh kekuasaan itu, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat merdeka di dalam memilih pemimpinnya,” Hasto.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto karena prihatin melihat Pilkada kali ini sering menampilkan ambisi kekuasaan yang luar biasa, sehingga berbagai cara pun dilakukan.

Menurut Hasto, terdapat beberapa pihak yang sampai berpikiran sempit memanipulasi daftar pemilih tetap, menggunakan alat penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, politik uang, hingga menghilangkan hak pilih warga. PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap praktik politik menghalalkan cara tersebut.

Hasto mengatakan, ambisi orang per orang dan kelompok menjadi begitu dominan, dan merusak keadaban politik Indonesia sampai ada tokoh nasional berbicara tentang identitas pemimpin hanya dari air minumnya dari mana, dan makan daging dari mana, serta kamu sukunya apa.

“Padahal yang namanya restoran Padang pun telah diterima menjadi identitas makanan nasional yang begitu lezat, tanpa bertanya bahwa itu makanan dari mana. Orang Sumatra Utara, Papua, Jawa, Bugis dan lain-lain bisa diterima secara luas di seluruh penjuru Nusantara dan hidup rukun sebagai bangsa. Namun mengapa ada yg berpikiran begitu sempit dan mengaburkan kenyataan bahwa Indonesia lahir untuk semua, untuk semua suku, semua warga bangsa tanpa membedakan suku, agama, status sosial, jenis kelamin dan pembeda lainnya. Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa menang atau kalah dalam Pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi. Pasalnya, demokrasi menjadi ukuran peradaban politik Indonesia. “Ibu Megawati selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya 5 tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi. Lalu kenapa banyak yang menjadikan Pilkada sebagai pertarungan hidup mati sehingga keadaban pun dikorbankan? Kenapa hanya demi kekuasaan lalu memertaruhkan segalanya, termasuk kehendak bersama sebagai bangsa ber Pancasila. Maka sebaiknya, semua pihak memerjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil,” tambah Hasto. (gesuri.id)

Leave a Reply