Imbas Corona, Pariwisata Bali Rugi Rp138 T

Pariwisata Bali
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia menyatakan pariwisata Bali berpotensi merugi hingga Rp138,6 triliun.

Denpasar (NUSWANTARA) – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menyatakan pariwisata Bali berpotensi merugi hingga Rp138,6 triliun atau US$9 miliar (mengacu pada kurs Rp15.400 per dolar AS) akibat pandemi virus corona.

“Potensi kerugian kami sepanjang 2020 ini kurang lebih US$9 miliar, yang paling besar adalah wisata tirta,” ungkap Ketua Umum GIPI Ida Bagus Agung Partha Adnyana pada Jumat (24/4).

Kata dia, penurunan pendapatan pariwisata Bali telah terjadi sejak Februari 2020. Tren penurunan terus terjadi pada Maret 2020, angka wisman anjlok sebesar 42,32 persen. Sementara untuk April, per 13 April 2020 dilaporkan penurunan kunjungan sebesar 93,24 persen.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyebut Bali merupakan provinsi yang mengalami pukulan terdalam di sektor pariwisata karena corona. Lebih dari 60 persen dari pendapatan masyarakat Pulau Dewata berasal dari sektor tersebut.

“Akibat covid-19 dari seluruh provinsi di Indonesia yang paling terdampak adalah Bali. Pendapatan kami lebih dari 60 persen tergantung pada pariwisata. Tak ada seorang pun di Bali yang tak ada kaitannya dengan pariwisata,” ucapnya.

Dia juga bilang tak hanya sektor turunan pariwisata seperti perhotelan yang menanggung rugi. Sektor pertanian pun ikut tergilas oleh virus corona.

Tjokorda mengaku virus telah menekan permintaan produk pertanian. Akibatnya, pasokan pangan seperti sayur dan buah meningkat karena tak terserap.

Ia kebingungan mencari pihak yang dapat menyerap hasil pertanian yang biasanya diserap oleh hotel di Bali.

Untuk itu, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban provinsi yang dipimpinnya. Dalam hal ini, dia meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menyelamatkan baik para pekerja pariwisata maupun pengusaha.

“Ada 2 sasaran, pertama ke pengusaha dan kedua untuk karyawan. Aset kami adalah sumber daya manusia, maka itu hak-hak karyawan harus dipenuhi, setidaknya agar mereka bisa bertahan hidup,” paparnya lewat video conference.

Dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para pekerja, ia meminta pemerintah pusat dalam hal ini BUMN untuk meringankan beban para pengusaha.

Usulan pertamanya, menggratiskan listrik perhotelan. Menurutnya, meski telah menutup usaha mereka untuk sementara, pengusaha hotel masih harus membayar abodemen secara penuh. Menurutnya, per bulan para pengusaha harus membayar tagihan listrik sebesar Rp500 juta hingga Rp800 juta.

Dia pun berharap jasa layanan air bisa gratis untuk sementara. Katanya, jika tak memungkinkan untuk digratiskan, setidaknya pemerintah dapat meringankan beban pengusaha sehingga mereka tak diharuskan membayar penuh.

Selanjutnya, dia pun mengusulkan pemerintah untuk memberikan pinjaman lunak lewat bank kepada pengusaha. Dengan catatan, dana pinjaman tersebut harus ditransfer langsung ke rekening para pekerja sebagai bayaran gaji mereka selama dirumahkan.
“Hak karyawan harus dipenuhi karena mereka juga punya kewajiban mencicil dan harus makan. Gaji tak harus dibayarkan penuh, sama-sama mengerti saja, asal ada pendapatan dan mencukupi,” mintanya.

Usulan Pemprov Bali lainnya, yaitu penundaan tagihan BPJS para karyawan. Ia berharap pemerintah pusat dapat untuk sementara membayarkan kewajiban BPJS para karyawan agar perlindungan kesehatan mereka dapat terjamin dan menjaga agar kas perusahaan tak bolong. (dea)

SHARE

Leave a Reply