Gubernur Koster ‘Launching’ QRIS BPD Bali untuk Dana Punia dan Pembayaran UMKM

QRIS BPD Bali

Denpasar, Nuswantara.id – Gubernur Bali Wayan Koster di dampingi Wagub Cok Ace, Sekda Bali Dewa Made Indra dan Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma melakukan launching penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) untuk dana punia dan pembayaran elektronik bagi UMKM di lingkungan Pemprov Bali, Denpasar, Jumat (14/2).

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dengan tegas keberpihakannya kepada BPD, yang dengan simultan terus meningkatkan layananny kepada nasabah, salah satunya dengan mengaktifkan layanan QRIS untuk melakukan pembayaran yang menggunakan QR code dari mobile banking.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengapresiasi langkah dan kinerja BPD Bali menjadi salah satu perbankan yang bermitra dengan pemerintah, dan terus memberikan kemudahan bagi nasabah serta melakukan inovasi baru dalam pengembangan perekonomian Bali.

“Ke depan agar ditingkatkan sistem keberimbangan antara sistem perekonomian pemerintah dengan dukungan dunia perbankan yang dijalani oleh BPD,” harapnya.

Gubernur Koster berharap pembangunan perekonomian Bali ke depan lebih banyak mengoptimalkan pelaku yang berasal dari Bali, dan mampu memberikan kontribusi kepada Bali agar semua yang di gali di Bali mampu diputar dan di investasikan di Bali lagi. Sehingga memberi imbas dan manfaat bagi masyarakat Bali.

“Saya tidak akan membiarkan Bali menjadi praktek ekonomi yang hanya meninggalkan sampah di daerah ini, namun ekonomi Bali harus tumbuh secara adil dan merata dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Bali secara luas,” tegas Gubernur Koster.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menambahkan Bali yang kecil harus di desain dengan baik. Dengan cara bersatu untuk membangun pertumbuhan ekonomi, BPD harus mampu bersaing dengan perbankan yang lainnya, dan tidak pernah lelah untuk berbenah ke arah yang lebih matang. Khususnya perbaikan infrastruktur di sejumlah bidang.

“Untuk memajukan Bali dengan penyeimbangan destinasi baru khususnya pembenahan infrastruktur, maka Gubernur Wayan Koster selalu mencari celah agar peserta lelang dan tender yang terlibat di Bali khususnya berkaitanan dengan pemda (institusi vertikal yang bekerjasama dengan pemerintah), wajib memiliki rekening BPD, dan BPD juga harus memiliki sistem proteksi yang kuat,” tambah Gubernur Koster di sela-sela sambutannya.

Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan bahwa BPD Bali adalah bank kedua di seluruh Bank Pembangunan Daerah yang diijinkan untuk melakukan QRIS dalam rangka   peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan negara, termasuk peningkatanan kapasitas UMKM  yang ada di bali. Selain berlaku untuk transaksi penerimaan keuangan negara, QRIS juga berlaku  untuk penerima dana punia di pura, yang sudah dibukakan sebanyak 349 pura, termasuk Pura Mandara Giri Semeru Agung, Lumajang.

“Saat ini punia di sejumlah Pura di Bali (Pura Penataran Agung Besakih, Pura Melanting, Pura Batur, Pura Luhur Uluwatu, Pura Agung Jagatnatha, Pura Candi Narmada) bisa dilakukan dengan QRIS dan tidak hanya dengan uang tunai saja,” terangnya.

Peria kelahiran Desa Pecatu, Badung ini juga menambahkan dengan menggunakan barcode maka transaksi keuangan akan lebih cepat dan trasparan.

“Transaksi ini mempermudah dan bisa di akses oleh tata kelola pemerintahan sampai dengan desa dan masyarakat adat dalam rangka mendukung program Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tutup Sudharma. (Nuswantara-Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here